Widi hardiyanto
Pontianak - 78121






Total Pembaca : 405191
Visitor Hari ini : 284
Sponsor Hari ini : 0
Total Newsreader : 348
 
 
 
 


Penyaluran program Kartu Pra-Kerja Diduga tidak tepat sasaran


[NEWS] Proses verifikasi terhadap para peserta gelombang pertama Kartu Prakerja akan memakan waktu lebih lama. Diduga Ada potensi penyaluran program yang tidak tepat sasaran sehingga identitas peserta gelombang pertama perlu diverifikasi ulang.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, pemerintah harus mengubah metode seleksi peserta Kartu Prakerja agar bantuan tepat sasaran. Kartu Prakerja seharusnya memperhatikan status pendaftar dan memprioritaskan yang sudah lama tidak mendapat pemasukan atau mereka yang memiliki tanggungan hidup lebih besar karena sudah berkeluarga.

Menurutnya, Sejak awal Kartu Prakerja memang tidak disyaratkan dengan baik. Hanya syarat administratif berupa syarat usia 18 tahun, tidak bersekolah formal, dan tidak mendapat bantuan pemerintah saja yang menjadi patokan seleksi. Maka tidak heran jika peserta Kartu Prakerja membeludak dan peserta-peserta yang tidak berhak pun ikut iseng mendaftar.

"Ke depan, pemerintah harus mengubah metode seleksi dan pendaftaran. Misalnya, mencantumkan perusahaan tempat bekerja sehingga status pekerja bisa dicek ulang ke perusahaan terkait. Pemerintah juga bisa meminta data dari perusahaan bagi pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan tanpa upah sehingga data yang dimiliki lebih tepat" tuturnya.

”Seleksi juga harus lebih ketat karena jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk ini tidak main-main. Kalau tidak, ada karyawan yang sebelum di-PHK gajinya puluhan juta bisa ikut mendaftar, ada pekerja yang dapat pesangon puluhan juta ketika di-PHK juga bisa ikut mendaftar, padahal seharusnya kartu ini benar-benar untuk pekerja yang tidak mampu,” Tambahnya.

Sementara itu, Yudha mengeluhkan layanan Prakerja.go.id. Dirinya sudah melakukan pendaftaran pada situs tersebut pada 12 April 2020 dan juga mengirimkan berkas permohonan melalui whatsapp dan email ke Pemerintah Kota Palembang dan Provinsi Sumsel sejak 6 April 2020, namun Hasilnya tidak lolos untuk mendapat Kartu Prakerja.

Sejak menerima Informasi program Kartu Prakerja ini, saya sebagai pekerja serabutan sangat bersyukur apalagi di sana ada fasilitas peningkatan kemampuan peserta, Makanya saya daftar, apalagi sekarang saya tidak bisa mencari uang akibat pandemi Covid 19 ini" katanya.

Walaupun saya kenal dekat dengan beberapa orang pejabat di Palembang dan Sumsel jujur saya tidak mendapatkan bantuan Apapun dan tidak diikutsertakan dalam program pemerintah, baik PKH, Bantuan KIS dan lainnya padahal mereka tahu saya hanya kerja serabutan dan tinggal di gubuk kontrakan, bahkan saya pernah mengajukan sendiri KIS, dan PKH namun Hasilnya ditolak dan termasuk Kartu Prakerja ini ditolak juga. Ungkapnya.

Saya hanya bisa berharap agar Pemerintah bisa adil seadil adilnya dalam memberikan fasilitas bantuan kepada masyarakat khususnya program Kartu Prakerja dan bantuan pandemi Covid 19 saat ini. Dan Sekarang saya hanya bisa pasrah dan berharap agar Allah SWT tidak memutus rezeki saya untuk menghidupi saya dan keluarga. tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja PANJI W RUKI, Senin (20/4/2020), mengatakan, pihaknya tengah memverifikasi ulang identitas peserta gelombang pertama yang sudah dinyatakan lolos, akhir pekan lalu. Oleh karena itu, proses pendaftaran untuk gelombang kedua harus ditunda satu hari dan baru akan dibuka Selasa (21/4/2020).

Awalnya, pendaftaran gelombang kedua, menurut rencana, dibuka pada Senin (20/4/2020). Dengan penundaan ini, belum semua peserta gelombang pertama mendapatkan saldo Rp 1 juta di akun rekening virtual masing-masing. Uang yang akan digunakan untuk membayar kelas-kelas pelatihan daring itu sebagian akan dikirim paling lambat Selasa ini.

Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu daftar final penerima Kartu Prakerja gelombang pertama. ”Hal ini Harus diundur karena kami fokus melakukan langkah ekstra untuk verifikasi identitas peserta gelombang 1 agar bantuan pelatihan dan insentifnya lebih tepat sasaran,” kata Panji saat dihubungi di Jakarta.

Saat ditanya, jika saat ini manajemen pelaksana Kartu Prakerja sudah mendeteksi adanya akun-akun peserta yang lolos tetapi tidak tepat sasaran, Panji tidak menjawab dengan gamblang. Namun, ia mengatakan, potensi adanya peserta yang tidak tepat sasaran itu perlu dicegah. ”Kami sedang mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan semua tepat sasaran,” katanya.

Salah satu cara memverifikasi ulang, ujar Panji, adalah mengecek nomor induk kependudukan (NIK) peserta yang tertera di KTP dengan NIK yang tertera di akun rekening virtualnya. Selain itu, membandingkan ulang foto diri dan foto KTP peserta yang diunggah saat pendaftaran.

Status peserta tidak akan diverifikasi sampai ke perusahaan tempat bekerja untuk mendeteksi yang bersangkutan benar-benar di-PHK atau dirumahkan. Hal itu, menurut Panji, seharusnya sudah dimitigasi oleh setiap kementerian dan lembaga di sektor terkait saat proses pendataan awal.

”Lagi pula, data diri peserta tidak termasuk informasi perusahaan tempat bekerja. Banyak juga pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak bekerja di perusahaan,” kata Panji.

Penyaluran Kartu Prakerja yang dikhawatirkan tidak tepat sasaran sudah sejak awal menjadi sorotan. Beberapa ekonom dan asosiasi pekerja sejak awal mengkhawatirkan, dengan seleksi peserta yang dilakukan secara acak, bantuan bisa salah alamat. Padahal, saat ini ada banyak pekerja yang sudah tidak memiliki nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar sehari-hari.

Seleksi Kartu Prakerja dilakukan secara acak dengan mendahulukan pendaftar yang sudah terdata dalam basis data pemerintah yang dikumpulkan kementerian/lembaga. Pendaftar diverifikasi berdasarkan syarat adminisitratif melalui NIK untuk memastikan mereka tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial lain. Sisanya dilakukan dengan pengacakan karena jumlah peserta yang mendaftar sudah melebihi slot kuota.

”Jumlah yang diusulkan lebih dari kuota gelombang per minggu. Supaya adil, kami akan lakukan pengacakan. Kalau pilih-pilih pasti dipertanyakan juga. Jadi, paling adil memang pengacakan,” kata Panji saat itu.🔘 Mar .( 2020-04-22 00:10:31 - 3366 )


[ ADV Modal Rp.100 Ribu Hasilkan Rp.100 JUTA Dalam 100 Hari - DAFTAR DISINI ]

BAGIKAN - SHARE AND CARE :



Peralatan tidur bantal guling Harga Mulai 10.000 - Peralatan tidur bantal guling Harga Mulai 10.000 ...Selengkapnya




Inilah Saatnya Anda Menerima 
Transfer Rp 200.000,- Secara Terus Menerus 
ke ...
Selengkapnya




Mau baca berita sambil dibayar,jangan buang2 kesempatan ini,buat hp Androidmu bermanfaat
Selengkapnya




setiap orang yang sudah terdaftar sebagai member medsos, WAJIB melakukan pemasangan Iklan pada Web ...Selengkapnya




 

Belum ada

 

 
   

 

GABUNG JADI MEMBER
CUKUP BAYAR IURAN Rp.100.000 PER TAHUN
DAPAT KOMISI Rp.10,- Per DETIK

 

   

#SOSIAL #EKONOMI #BISNIS #PENDIDIKAN #POLITIK #PARIWISATA #PERISTIWA


#SOSIAL #EKONOMI #BISNIS #PENDIDIKAN #POLITIK #PARIWISATA #PERISTIWA


#SOSIAL #EKONOMI #BISNIS #PENDIDIKAN #POLITIK #PARIWISATA #PERISTIWA







DMCA.com Protection Status